Berita KPU Daerah

Pekan Baru, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar bimbingan teknis (bimtek) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (tungsura) di Pekan Baru 21-23 Februari 2018.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU ini. Dia meyakini bimtek dapat membuat penyelenggara lebih paham tentang tahapan pemilihan yang tengah dijalankan. Bimtek juga menjadi solusi efektif untuk menciptakan penyelenggara yang profesional. “Inisiatif KPU melakukan bimtek ini perlu diapresiasi. Sebagian kisruh pilkada selain disebabkan oleh calon yang tidak siap kalah juga mungkin dapat disebabkan oleh penyelenggara pemilu yang kurang profesional. Bimtek adalah solusinya,” ujar Amali Rabu (21/02/2018).

Amali melihat dalam pilkada, pasangan calon yang kalah selalu mencari tempat untuk disalahkan. Dan KPU daerah sebagai penyelenggara pemilihan menjadi tempat yang potensial untuk dijadikan pelampiasan kesalahan. Oleh karena itu menurut dia, untuk meminimalisir terjadinya praktek tersebut, perlu dipastikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan Pilkada bekerja dengan profesional. “Calon yang kalah biasanya mencari tempat untuk menyalahkan. Nah, KPU itu tempat untuk disalahkan,” kata Amali.

Lebih lanjut dijelaskannya meskipun penyelenggaraan pilkada ini yang ketiga setelah 2015 dan tahun 2017, namun Pilkada 2018 sangat spesial. Dari segi peserta menurut dia, Pilkada 2018 melibatkan jumlah pemilih terbesar dan melibatkan 17 Provinsi. “Karena melibatkan jumlah pemilih terbesar tantangannya pasti lebih besar. Tekanan dan paksaan pasti akan dihadapi di daerah,” tambahnya.

Zainudin melanjutkan, Pilkada 2018 menjadi lebih spesial lagi karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak tahun 2019. Seluruh mesin politik partai politik akan dikerahkan untuk memenangkan calon yang diusungnya sekaligus memanaskan mesin politik menjelang Pemilu nasional.“Partai politik akan menjadikan Pilkada tahun 2018 sebagai ajang konsolidasi. Itu karena pelaksanaannya menjelang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden,” pungkasnya. (KPU Kota Bandar Lampung fauzi/ed diR)